Samarinda – Pengadilan Tipikor di Samarinda, Kalimantan Timur, kembali memvonis bebas 3 terdakwa kasus korupsi APBD Kutai Kartanegara senilai Rp 2,98 miliar. Yang menarik, salah seorang terdakwa terlihat asyik bermain BlackBerry yang digenggamnya.

Dalam sidang vonis yang disaksikan ratusan orang, di Samarinda, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda yang diketuai Dehel K Sandan dan 2 hakim ad-hoc Medan Parulian Nababan dan Abdul Gani, menyidang Ketua DPRD Kutai Kartanegara non-aktif, Salehudin.

Pantauan detikcom selama persidangan yang dimulai pukul 13.30 Wita, Salehudin yang berbaju batik, kerap melihat-lihat ponsel BlackBerry yang digenggamnya di tangan kiri. Sesekali dia kembali memasukan ponselnya itu ke dalam kantong celananya.

Putusan bebas majelis hakim terhadap terdakwa, tidak diperoleh secara bulat. Dua hakim ad-hoc, memberikan catatan perbuatan terdakwa tidak bertentangan dengan hukum.

“Perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Meski terbukti menerima sesuai dengan dakwaan, tapi bukan tindakan pidana,” kata anggota hakim ad hoc, Medan Parulian Nababan, dalam proses pembacaan putusan, di ruang sidang utama, PN Samarinda, Jl M Yamin, Samarinda, Selasa (1/11/2011).

Sedangkan Hakim Ketua Dehel K Sandan menyebutkan sedikit perbedaan dengan 2 rekan hakim ad hoc. Perbedaan pendapat majelis hakim muncul dalam musyawarah majelis hakim beberapa hari lalu.

“Musyawarah majelis hakim yang digelar 25 Oktober 2011 lalu, terjadi perbedaan pendapat,” ujar Dehel lagi di persidangan.

Meski terjadi perbedaan dan terdapat 2 suara hakim yang menyatakan terdakwa Salehudin tidak bersalah, majelis hakim memutuskan membebaskan terdakwa.

“Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan. Mengingat dibebaskan dari tuntutan, maka biaya perkara dibebankan kepada negara,” sebut Dehel di penghujung pembacaan putusan.

Di persidangan, juga terlihat Asisten IV Sekretaris Provinsi Kaltim HM Aswin berpakaian dinas, menonton jalannya proses sidang putusan. Sekadar diketahui, saat bergulirnya kasus tersebut beberapa tahun lalu, Aswin menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara.

Ditemui usai sidang, Kasi Pidana Khusus PN Tenggarong Widi Catur Susilo kembali menegaskan akan mengajukan kasasi terkait putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor.

“Kita akan kasasi. Terlebih dengan adanya perbedaan pendapat antar hakim,” kata Widi kepada wartawan.

Sedangkan Salehudin, mengaku sudah memperkirakan dirinya bersama anggota DPRD Kutai Kartanegara lainnya yang menjadi terdakwa, tidak bersalah. “Sejak awal kami DPRD Kutai Kartanegara yakin, tidak melawan hukum,” kata Salehudin.

Usai sidang vonis bebas Salehudin, Pengadilan Tipikor juga memberikan vonis bebas terhadap 2 terdakwa anggota DPRD Kutai Kartanegara non aktif yakni Abu Bakar Has dan Abdul Sani. Dengan begitu, sudah 7 dari 15 terdakwa korupsi yang divonis bebas oleh Pengadilan Tipikor Samarinda.

Senin (31/10) kemarin, 4 anggota DPRD Kutai Kartanegara yaitu Suryadi, Suwaji, Sudarto dan Rusliandi juga divonis bebas. 8 Terdakwa anggota dan pimpinan DPRD Kutai Kartanegara, akan menjalani sidang vonis serupa pada Rabu (2/11) besok.

Kasus korupsi ini bermula dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada anggaran operasional DPRD Kutai Kartanegara senilai Rp 2,98 miliar yang diduga disalahgunakan 40 anggota DPRD Kutai Kartanegara periode 2004-2009. 2 Kasus dihentikan lantaran terdakwa meninggal dunia. Sebanyak 23 anggota dewan lainnya disidang di PN Tenggarong.

Delapan orang terdakwa lainnya yang tinggal menunggu vonis Pengadilan Tipikor di Samarinda adalah Wakil Ketua DPRD Kutai Kartanegara non-aktif Marwan, Mus Mulyadi serta Abdul Rahman dan juga anggota DPRD Kutai Kartanegara non-aktif Asman Gilir, Magdalena, Syaiful Adwar, Idrus Tanjung serta Sutopo Gasid. Rata-rata mereka menerima Rp 71-75 juta dari anggaran operasional DPRD Kutai Kartanegara.