PT. Inovasi Dunia Kreasi bersama Pemprov DKI Jakarta berencana merilis sebuah aplikasi guna membantu warga menangani permasalahan yang ada di Ibukota. Aplikasi bernama SwaKita itu dirancang khusus untuk menunjang Camat dan Lurah dalam melayani warga.

“Ide aplikasi ini datang dari Pemprov DKI Jakarta, di mana pihaknya ingin ada suatu aplikasi yang bisa menjembatani warganya dengan aparat pemerintah Jakarta,” ujar Sumarpung Halim, Founder PT. Inovasi Dunia Kreasi kepadadetikINET dalam media briefing di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Senin (9/2/2015).

Bersama dengan rekannya di PT. Inovasi Dunia Kreasi, Sumarpung merancang aplikasi dimaksud. Untuk modelnya sendiri, Sumarpung berkaca pada aplikasi dari India bernama Safetipin, tapi sudah dirancang khusus dan punya fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan Pemprov dan warga Jakarta.

Meski punya fungsi serupa dengan aplikasi pengaduan sejenis yang lebih dulu rilis, Sumarpung mengklaim aplikasinya lebih lengkap. “Selain berguna untuk pengaduan masyarakat, SwaKita juga berfungsi sebagai alat pengumuman Lurah atau Camat, alat penyampaian surat dari warga, info-desk PTSP, hingga pembinaan & promosi UKM,” papar Sumarpung.

Jadi, selain bisa melakukan pengaduan, warga nantinya bisa mendapatkan segala macam informasi yang terkait pemerintahan. Tak hanya itu, aplikasi berbasis peta ini menyediakan fitur pesan instan, dimana warga bisa berinteraksi dengan warga lain dan pejabat Pemprov via chat menggunakan aplikasi yang sudah terintegrasi langsung, yakni Sirklet.

SwaKita dibuat dalam dua aplikasi terpisah, satu untuk warga dan satu lagi hanya dapat digunakan aparat Pemprov DKI. Selama pengembangan dalam waktu 5 bulan, aplikasi yang dapat diunduh gratis di Google Play Store ini diuji coba di lima kelurahan Jakarta, yakni Lenteng Agung, Gedong, Harapan Mulya, Ancol, dan Cengkareng Timur.

Sumarpung dan timnya sudah bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tanggal 28 Oktober 2014. “Ke depan rencananya akan diterapkan di seluruh kelurahan Jakarta dan akan disosialisasikan ke 1.500 aparat Pemprov DKI Jakarta pada Perjanjian Kesepakatan (PKS) yang dilaksanakan di bulan Februari 2015,” jelas Sumarpung.

(detik)